Smelter Bikin Sesak, Pulau Jadi Rusak : Rakyat Bangkit Lawan PT. DIB di Kepulauan Karimata

Foto : Aksi Demontrasi yang dilakukan masyarakat Desa Pulau Pelapis di Proyek Pembangunan Smelter. (Lensajurnalis.com/HN)

Kayong Utara, Lensajurnalis.com – Ratusan warga dari Pulau Pelapis melakukan aksi demonstrasi menuntut tanggung jawab PT. DIB anak Perusahaan Harita Grup yang beroperasi di sekitar Pulau Penebang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara pada Kamis (3/7/2025). Aksi ini dipicu oleh ketidakpedulian perusahaan terhadap keluhan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas eksploitasi hutan dan pembangunan smelter di kawasan tersebut.

"Pulau Penebang bukan sekadar hutan, tapi juga sumber penghidupan utama kami," tegas seorang warga Pulau Pelapis dalam orasinya. Ia menjelaskan bahwa masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan pengumpul hasil hutan kini kehilangan sumber mata pencaharian karena deforestasi masif yang dilakukan perusahaan.

Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal, yang turut hadir dalam aksi tersebut mengkritik keras PT. DIB karena tidak melakukan sosialisasi yang memadai mengenai dampak lingkungan maupun manfaat yang bisa diterima masyarakat lokal.

"Perusahaan datang dengan alat berat, menghabisi hutan dalam waktu singkat. Sementara masyarakat hanya punya parang dan cangkul untuk hidup. Ini bukan sekadar ketimpangan alat, tapi ketimpangan nilai kehidupan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat.

Selain menuntut keadilan ekologis dan sosial, massa aksi juga meminta PT. DIB membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menurut mereka dijanjikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar namun tak kunjung ditunjukkan. Mereka meminta dokumen tersebut disampaikan secara resmi ke Camat dan Kepala Desa sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Kekhawatiran Warga:

Pencemaran Lingkungan:

Aktivitas smelter dituding menghasilkan emisi gas berbahaya seperti sulfur dioksida serta limbah cair yang mengandung logam berat, mencemari udara dan perairan sekitar.

Kerusakan Ekosistem:

Pembukaan lahan dalam skala besar dinilai telah menyebabkan deforestasi serta kerusakan habitat penting, termasuk hutan mangrove dan terumbu karang.

Dampak Kesehatan:

Polusi udara dan air telah memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya kasus penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan gangguan kesehatan lainnya.

Konflik Sosial:

Ketimpangan manfaat dan tidak adanya ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dikhawatirkan akan memperuncing konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Aksi ini merupakan bentuk perlawanan warga terhadap model pembangunan yang abai terhadap hak-hak rakyat kecil. Masyarakat menuntut pemerintah hadir dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. (HN)