Sumenep, lensajurnalis.com- Dugaan pemotongan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus menggema di media Sosial. Apalagi dalam program tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi seakan-akan lepas tangan ketika di wawancarai salah satu media, dan dia mengatakan BSPS "bukan urusan Kita".
Padahal yang sebenarnya, Bupati memiliki peran penting dalam pelaksanaan BSPS. Peran itu meliputi sosialisasi, pemetaan lokasi, seleksi calon penerima, pembinaan penerima bantuan, hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan BSPS tersebut.
Ungkapan kata-kata "bukan urusan kita" dari Bupati tersebut menjadi berbagai macam komentar dari para netizen, lebih-lebih caption dari seorang pengamat kebijakan publik di akun tiktoknya @fauzimamimuda. Berikut ini sekilas caption:
Angin segar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seharusnya menyapa rakyat miskin. Tapi di Sumenep, angin itu berubah jadi puting beliung menumbangkan harapan rakyat, membangun rumah-rumah megah para pemain anggaran.
BSPS yang semestinya menjadi penyambung asa rakyat tak mampu untuk punya rumah layak, kini justru menjelma jadi ajang renovasi rumah para “pemilik jabatan”.
Program yang niatnya mulia ini, entah kenapa malah mampir ke kantong dan tanah orang-orang yang sudah tidak perlu distimulasi lagi. Ya, kecuali stimulasi agar berhenti serakah.
Lucunya, ketika masyarakat mencium aroma tak sedap dari proyek ini, Bupati Sumenep malah memberikan jawaban epik: “Itu bukan urusan saya,” Sebuah statemen yang layak masuk buku sejarah sebagai kalimat paling jujur dari pejabat yang lupa dirinya pejabat.
Padahal, sang bupati adalah seorang doktor hukum. Ilmunya tinggi, bahkan bisa menembus langit birokrasi. Sayangnya, ilmunya tidak sempat dibuka ketika rakyat butuh keadilan.
Mungkin karena sibuk. Mungkin juga karena lupa kalau gaji, rumah dinas, hingga kopi paginya dibiayai oleh rakyat yang dia bilang “bukan urusannya”. (ZN)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar