Tanah Dirampas, Warga Dikriminalisasi: Konflik PT Minamas dan Warga Planjau Jaya Membara

Foto : Perkebunan sawit Milik PT. Minamas yang menjadi tempat penembakan warga Planjau Jaya. (Lensajurnalis.com/HN)

Ketapang, Lensajurnalis.com – Konflik agraria yang telah lama berlangsung di Kabupaten Ketapang kembali mencuat, menyusul insiden penembakan yang menyebabkan luka serius di bagian kemaluan seorang warga Desa Planjau Jaya, Kecamatan Marau. Kejadian tersebut terjadi pada 28 November 2024 dan melibatkan oknum personel TNI Angkatan Udara (AU) yang ditugaskan menjaga keamanan di perusahaan kelapa sawit PT Minamas.

Perseteruan antara warga dan pihak perusahaan kian memanas. Masyarakat Desa Planjau Jaya mengaku terus mengalami intimidasi dan kriminalisasi dari PT Minamas, termasuk pengamanan bersenjata yang bertindak represif.

Terkait insiden penembakan, penasihat hukum warga, Fransmini Ora Rudini, SH, dan Rupinus Junaidi, SH, menyampaikan bahwa telah dicapai sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. "Kami telah mencapai kesepakatan yang konstruktif dan semuanya telah dituangkan dalam surat perjanjian," ujar Fransmini. 

Dalam perjanjian tersebut, pihak pengamanan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga menunjukkan itikad baik dengan menanggung seluruh biaya pengobatan dan kebutuhan korban selama masa pemulihan. Komitmen ini turut ditegaskan oleh Danyonko 465 Kopasgat, Letkol Pas Zaharudin.

Namun demikian, situasi di lapangan masih jauh dari kondusif. Salah seorang warga, Mukip, mengungkapkan bahwa kriminalisasi terhadap warga terus berlanjut.Terbaru, pada Rabu (15/5/2025), tiga warga ditangkap oleh pihak Polres Ketapang karena membawa buah sawit dari kebun milik mereka sendiri.

Penangkapan terjadi lantaran kendaraan pengangkut melewati jalan milik perusahaan. Padahal, akses ke kebun pribadi warga telah ditutup sepihak oleh perusahaan dengan menggali parit menggunakan alat berat.

"Kami meminta keadilan atas tanah kami yang dirampas oleh PT Minamas dan mendesak agar praktik kriminalisasi oleh perusahaan dan aparat penegak hukum segera dihentikan," ujar Mukip pada Jumat (16/5/2025).

Kepala Desa Planjau Jaya, Lukas Pirno, juga angkat bicara. Ia menyatakan siap berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. "Saya bersama masyarakat akan terus berjuang untuk mendapatkan hak kami," tegasnya. (HN)