UTS Online untuk Anak SD Jadi Polemik, Orang Tua Pertanyakan Kebijakan Dinas Pendidikan

Lampung Barat, Lensajurnalis.com -Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) genap Tahun Pelajaran 2026 di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lampung Barat menuai perhatian dari kalangan orang tua siswa. Kebijakan ini merupakan hasil arahan dari Dinas Pendidikan bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) setempat.

Dalam edaran yang disampaikan pihak sekolah, sistem pelaksanaan UTS dibedakan berdasarkan jenjang kelas. Siswa kelas I dan II mengikuti ujian secara langsung (luring) di sekolah. Sementara itu, siswa kelas III hingga VI diwajibkan menjalani ujian secara daring (online), meskipun tetap berada di lingkungan sekolah dengan menggunakan perangkat telepon seluler.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, orang tua atau wali murid diminta menyediakan handphone beserta paket data internet yang cukup agar proses ujian dapat berjalan lancar.

Namun, kebijakan ini memicu beragam reaksi dari orang tua. Banyak yang menyampaikan kekhawatiran, terutama terkait penggunaan gawai oleh anak usia sekolah dasar. Mereka menilai penggunaan handphone berpotensi mengganggu fokus belajar anak dan menimbulkan risiko lain, seperti kehilangan perangkat.

Selain itu, sejumlah orang tua juga mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Mereka menilai penerapan teknologi pada siswa sekolah dasar perlu dipertimbangkan kembali agar sesuai dengan usia dan kebutuhan belajar anak.

Faktor ekonomi juga menjadi sorotan. Tidak semua keluarga memiliki perangkat yang memadai, sehingga kebijakan ini dinilai dapat membebani sebagian orang tua, terutama dalam hal penyediaan perangkat dan pembelian paket data internet.

Kurangnya sosialisasi turut memperparah situasi. Beberapa siswa dan orang tua mengaku kebingungan karena informasi yang diterima dinilai mendadak dan belum disertai persiapan yang cukup.

Di sisi lain, kondisi jaringan internet di wilayah Lampung Barat yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan ujian daring.

Para orang tua berharap pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kesiapan siswa, kondisi ekonomi keluarga, serta infrastruktur yang tersedia di lapangan.(Tim/Red)