Pesisir Barat, Lensajurnalis.com– Alokasi anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, menjadi sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, belanja perjalanan dinas justru mencapai Rp4,4 miliar.
Anggaran tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026. Besarnya nilai anggaran ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama terkait asas manfaat dari kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan.
Dengan jumlah sebanyak 25 anggota DPRD, publik menilai penggunaan anggaran perjalanan dinas harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun hingga kini, manfaat langsung dari kegiatan tersebut dinilai belum terlihat secara signifikan.
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa masih banyak kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, terutama terkait infrastruktur. Di berbagai wilayah Kabupaten Pesisir Barat, kondisi jalan masih banyak yang rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Hal ini dinilai menghambat mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.
“Kalau memang perjalanan dinas itu penting, manfaatnya harus jelas. Tapi kami di sini masih banyak jalan rusak, fasilitas umum juga banyak yang butuh perhatian,” ujar salah satu warga.
Selain infrastruktur jalan, fasilitas umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya juga dinilai masih memerlukan peningkatan. Kondisi ini memperkuat sorotan terhadap prioritas penggunaan anggaran daerah.
Secara prinsip, perjalanan dinas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, seperti studi banding, konsultasi ke pemerintah pusat, maupun koordinasi antar daerah. Namun, kegiatan tersebut diharapkan memiliki output yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa asas manfaat harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap penggunaan anggaran daerah. Setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD seharusnya menghasilkan kebijakan yang lebih baik, peningkatan pelayanan publik, atau percepatan pembangunan daerah.
“Jika perjalanan dinas tidak menghasilkan kebijakan konkret atau hanya bersifat formalitas, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitasnya,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait rincian penggunaan anggaran maupun capaian dari perjalanan dinas tersebut.
Masyarakat pun berharap adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran daerah ke depan lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan masih banyaknya jalan rusak serta fasilitas umum yang perlu diperbaiki, publik mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD dapat lebih memprioritaskan anggaran pada program-program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Tim/Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar