Ketapang, Lensajurnalis.com— PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) secara tegas membantah seluruh tuduhan yang disampaikan pihak yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Desa Teluk Bayur terkait dugaan penyerangan, penyanderaan, serta penggunaan preman bayaran. Perusahaan menilai narasi tersebut tidak sesuai fakta lapangan, mengandung fitnah, dan sengaja membalikkan kronologi kejadian yang sebenarnya.
Humas Eksternal PT PTS, Albinus Indarto Beben, menegaskan bahwa insiden yang terjadi justru bermula dari aksi panen massal ilegal di area kebun perusahaan yang diduga kuat telah direncanakan dan dimobilisasi oleh pihak tertentu.
“Narasi yang beredar seolah-olah perusahaan melakukan penyerangan itu tidak benar. Fakta di lapangan justru sebaliknya. Yang terjadi adalah aksi penjarahan sawit milik perusahaan,” ujar Beben dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2025).
Kronologi Versi Perusahaan
Menurut Beben, sehari sebelum insiden, situasi di lokasi kebun sudah memanas. Sejumlah karyawan PT PTS dilarang melakukan aktivitas panen oleh sekelompok massa. Bahkan, tiga personel keamanan perusahaan disebut sempat disandera, diintimidasi, serta diancam menggunakan senjata tajam jenis mandau.
Perusahaan juga mencatat adanya kehadiran kelompok-kelompok tertentu yang bukan berasal dari Desa Teluk Bayur dan telah berjaga di sejumlah titik serta pos di sekitar kebun.
“Ada indikasi kuat pengerahan massa dari luar desa. Mereka distandby-kan di pos-pos tertentu dan melakukan intimidasi terhadap karyawan perusahaan,” kata Beben.
Bantah Tuduhan Preman Bayaran
PT PTS membantah keras tudingan telah mendatangkan preman bayaran. Menurut perusahaan, tidak pernah ada pengerahan kelompok bersenjata oleh pihak perusahaan sebagaimana dituduhkan dalam pemberitaan yang beredar.
“Yang justru terlihat di lapangan adalah masuknya pihak-pihak luar ke Desa Teluk Bayur. Itu fakta yang bisa dilihat langsung,” tegasnya.
Perusahaan menilai tuduhan tersebut sebagai framing sepihak yang berpotensi memicu konflik horizontal serta menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
Klaim Dalang Aksi Penjarahan
Lebih lanjut, Beben menyebut bahwa berdasarkan temuan dan pemantauan perusahaan, aksi penjarahan sawit milik PT PTS diduga masih dikendalikan oleh aktor-aktor yang sama. Perusahaan menuding Binsar Tua Ritonga selaku Ketua DPD ARUN Kalbar sebagai pihak yang diduga berperan dalam perumusan strategi, sementara Kepala Desa Teluk Bayur, Suarminboyo, disebut sebagai koordinator lapangan.
“Dalam versi kami, terdapat dugaan kuat bahwa mereka mengoordinasikan kehadiran dua kelompok preman dari Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, dengan jumlah sekitar 35 orang,” ungkap Beben.
Oleh karena itu, menurut perusahaan, Binsar Tua Ritonga dan Kepala Desa Teluk Bayur Suarminboyo merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas aksi penjarahan, kekacauan, serta potensi keributan yang terjadi di lapangan.
Sengketa Lahan Diminta Tempuh Jalur Hukum
Terkait klaim lahan yang dipersoalkan oleh masyarakat, PT PTS menegaskan tidak pernah menutup ruang hukum. Perusahaan mempersilakan siapa pun yang merasa memiliki hak atas lahan untuk menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan.
“Kalau memang ada klaim lahan, silakan diuji di pengadilan. Bukan dengan aksi sepihak, intimidasi, apalagi penjarahan,” ujar Beben.
Peringatan soal Tanggung Jawab Keamanan
PT PTS juga mengingatkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat pengerahan massa dan tindakan di luar jalur hukum, maka pihak-pihak yang mengorganisir dan mendatangkan massa tersebut harus bertanggung jawab penuh.
Perusahaan berharap publik dan media dapat melihat persoalan ini secara utuh dan berimbang, tidak hanya berdasarkan satu versi narasi.
“Kami berharap media dan masyarakat tidak melihat persoalan ini secara sepotong-sepotong, karena fakta di lapangan sangat berbeda dengan narasi yang sedang dibangun,” pungkas Beben. (Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar