Lampung Utara, Lensajurnalis.com — Dugaan pungutan liar muncul dalam pengurusan dokumen pernikahan di Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan.
M, warga Dusun VI, mengaku diminta membayar Rp200 ribu oleh Sekretaris Desa setempat untuk mengurus dokumen nikah anaknya, termasuk formulir N1–N4 dan surat rekomendasi nikah (NA/N10) dari KUA. “Kalau tidak bayar, berkas tidak akan diproses,” kata M, Rabu (18/2/2026).
Menanggapi keluhan warga, Kepala RT setempat mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kotabumi Selatan untuk memastikan besaran biaya resmi. Pihak KUA menegaskan bahwa penerbitan dokumen nikah tidak dipungut biaya alias gratis.
Namun, Kepala Desa Curup Guruh, Tamrin Adenan, berdalih bahwa proses administrasi harus melalui “empat meja” dan Sekretaris Desa memerlukan biaya Rp100 ribu untuk petugas KUA dan Rp100 ribu untuk bensin. Pernyataan ini memicu kontroversi karena hingga kini tidak ada dasar hukum berupa Peraturan Desa atau ketentuan resmi yang mengatur pungutan tersebut.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, praktik pungli semacam ini sudah lama terjadi. “Kalau mau cepat dan beres, ya harus bayar,” ujarnya.
Masyarakat pun mempertanyakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap tahun, sementara pelayanan administrasi dasar masih dibebankan kepada warga.
Secara hukum, pungutan di luar ketentuan resmi berpotensi melanggar aturan pelayanan publik. Ancaman tidak diterbitkannya dokumen dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa belum memberikan penjelasan tertulis. Publik menanti klarifikasi dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk memastikan adanya pelanggaran dalam pelayanan administrasi nikah di Desa Curup Guruh Kagungan.(Tim/Red)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar