Reformasi BUMD Ketapang: Audit Menyeluruh dan Rencana Merger untuk Tingkatkan PAD

Foto : Bupati dan Wakil Bupati Ketapang saat memimpin rapat evaluasi BUMN di Lingkungan Pemda Ketapang. (Lensajurnalis.com/HN).

Ketapang, Lensajurnalis.com – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat evaluasi kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) pada Jumat (2/5/2025), bertempat di ruang rapat utama Kantor Bupati. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang bersama Wakil Bupati dan dihadiri oleh para direksi BUMD.

Dalam rapat tersebut, seluruh direksi diminta memaparkan capaian serta tantangan yang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk menata ulang peran strategis BUMD dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kinerja Dinilai Belum Optimal

Meskipun ada BUMD yang menunjukkan kinerja positif—seperti PDAM Tirta Pawan yang mencatatkan pendapatan lebih dari Rp33 juta pada tahun 2021—secara umum kontribusi BUMD terhadap PAD masih dinilai belum optimal. Beberapa bahkan menunjukkan performa stagnan dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

Menurut Bupati Ketapang, kinerja BUMD harus menjadi perhatian utama karena peran mereka sangat strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. 

“BUMD bukan hanya pelengkap, tapi instrumen penting untuk memperkuat PAD dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, kita harus berani mengevaluasi dan melakukan perombakan bila diperlukan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati, yang menyoroti pentingnya profesionalisme dan inovasi dalam pengelolaan BUMD. Ia menekankan bahwa penyertaan modal dari APBD harus diimbangi dengan kinerja yang nyata dan akuntabel.

Sorotan Terhadap PDAM dan BUMD Lainnya

PDAM Tirta Pawan, meskipun mencatatkan pendapatan dan merencanakan peningkatan kapasitas layanan hingga 10 liter per detik, masih menjadi sorotan masyarakat akibat keluhan tentang kualitas dan distribusi air bersih. Bahkan, rencana kenaikan tarif sebesar 10% dinilai belum sejalan dengan perbaikan layanan. Masyarakat menilai kinerja direksi masih "biasa saja" dan perlu peningkatan signifikan.

Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada BUMD Ketapang Mandiri yang tidak menerima penyertaan modal sejak 2021, namun juga belum menunjukkan gebrakan berarti. Ketapang Energi Mandiri yang telah memperoleh Rp7 miliar dana penyertaan modal pun belum mampu memberikan hasil memuaskan. Adapun BUMD Ketapang Pangan Mandiri, meski menerima penyertaan modal hingga Rp16 miliar, dinilai belum memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Pembelian aset tanah oleh perusahaan ini bahkan menimbulkan pertanyaan publik terkait urgensi dan efektivitasnya.

Bupati Ketapang Perintah Inspektorat untuk Melakukan Audit dan Wacana Merger

Merespons kondisi tersebut, Bupati Ketapang memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan seluruh BUMD. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap akar persoalan, termasuk tata kelola keuangan dan kelemahan dalam strategi bisnis.

Sebagai bagian dari reformasi, pemerintah daerah juga tengah mengkaji opsi merger sejumlah BUMD yang dianggap memiliki lini bisnis yang tumpang tindih atau kurang efektif. Kajian ini dipimpin oleh tim gabungan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, para Asisten, serta Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Kajian merger akan mempertimbangkan aspek struktur organisasi, efisiensi operasional, dan potensi sinergi antarlini usaha. Pemerintah menegaskan bahwa proses ini akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Arah Baru BUMD Ketapang

Transformasi BUMD diharapkan dapat menghasilkan entitas yang lebih profesional, efisien, dan memiliki daya saing tinggi. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi, reformasi ini diharapkan mampu mendorong kinerja BUMD agar benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal dan penyedia layanan publik yang andal. (HN)